Teknokrat dan Birokrat dalam Diri ASN Milenial

Oleh: Riyan Samutra, S.IP

Analis Keimigrasian Pertama di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Pendahuluan

Menjadi ASN di era sekarang masih menjadi primadona untuk banyak anak muda di Indonesia, terlebih lagi ketika pemerintah membuka lowongan CPNS di berbagai lini, mulai dari tingkat Kementerian hingga tingkat Kabupaten, pun  saya sendiri tidak luput dari euphoria tersebut untuk menjadi salah satu abdi negara, namun bedanya saya telah memutuskan dan mempersiapkan diri untuk mengabdi menjadi ASN sejak tamat SMA, dengan langsung mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran yang notabene banyak dipandang sebelah mata karena “hanya” akan menjadi ASN yang di mata banyak orang pekerjaan santai dan tidak perlu keahlian khusus.

Sejak awal saya melihat perspektif yang berbeda dari menjadi ASN, karena tujuan awal saya adalah untuk menjadi Diplomat di Kementerian Luar Negeri, mengingat pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak main main dalam kegiatannya. Namun ternyata nasib menentukan lain, saya tidak berhasil untuk menjadi Diplomat di lingkungan Kementerian Luar Negeri, melainkan sebagai Analis Keimigrasian Ahli Pertama di Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bagian Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.

Disini ternyata ide dan pemikiran saya tetap berkembang, karena ternyata menjadi analis di lingkungan kementerian pun tidak segampang dan sesantai yang dibayangkan banyak orang diluar sana, menjadi analis berarti bagaimana saya pribadi menjadi seorang teknokrat dan birokrat dalam waktu yang bersamaan, dimana seorang teknokrat harus mampu melakukan proses pemecahan masalah secara teknis dan komprehensif, sedangkan seorang birokrat dituntut untuk tetap memegang unsur normative sebagai ASN dan public policy dalam pemecahan masalah.

Pembahasan

Sebagaimana disebutkan diawal, birokrasi pemerintahan dituntut untuk terus berinovasi dan menyesuaikan dengan keadaan zaman yang berubah dengan cepat. Namun disisi lain perbedaan pandangan antara generasi babyboomers & matures dengan generasi milenial yang saat ada saat ini sering menghambat dan membuat kinerja suatu organisasi menjadi tidak maksimal. Berdasarkan jurnal Analisis karakteristik Aparatur Sipil Negara generasi milenial, PNS saat ini didominasi oleh generasi X  sebanyak 2.216.206 orang. Generasi Milenial sebanyak 1.043.657 orang. Generasi X menduduki peringkat ke tiga terbanyak setelah generasi Matures dan babyboomers. Generasi babyboomers jumlahnya masih signifikan yaitu sebesar 1.194.568 orang.

Dari jumlah diatas dapat disimpulkan bahwa memang ada gap yang besar antar generasi yang sering menghambat suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan organisasi, generasi milenial dianggap sebagai anak kecil yang tidak tau sistem dan merubah tatanan yang sudah “baik”, dilain sisi generasi milenial menganggap bahwa generasi diatasnya terlalu kaku dan tidak up to date dengan kondisi yang ada saat sekarang ini.

Menurut Damanhuri, Indonesia masih memakai sistem Birokrasi patrimonial. Dimana setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan dalam kerangka politisasi. Sehingga terciptalah Birokrasi Berpolitik  dimana harus ada legimitasi, supremasi hukum dalam kerangka Good Governance dan kebijakan pembangunan Indonesia. Ini adalah sebuah sistem yang harus dihilangkan dan diperbaiki, karena dengan tetap bertahan pada sistem ini kerangka birokrasi Indonesia akan terus mewarisi penyakit sosio-ekonomi kepada generasi  dibawahnya yang tidak lain adalah kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan generasi birokrasi sebelumnya.

Kita bisa melihat sendiri sebelum 2014 sistem penerimaan ASN di Indonesia masih banyak kekurangan, dimana masih banyaknya celah celah nepotisme dalam sistem perekrutan ASN sebagai abdi negara, namun saya sendiri pada akhirnya bisa membuktikan sendiri perlahan lahan sistem ini mulai berubah dengan adanya reformasi birokrasi, kualifikasi individu benar benar menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabatan yang dibuka oleh suatu instansi/ organisasi, mulai dari tes penerimaan yang dilakukan secara online sehingga setiap orang bisa melihat nilainya sendiri dan orang lain seusai tes, sehingga kecurangan yang adapun bisa diminimalisir dan terciptanya “generasi milenial baru” yang berhasil memutus sistem patrimonial tadi.

Dan setelah seseorang resmi menjadi ASN, saya pun harus menumbuhkan sifat seorang birokrat dan teknokrat sekaligus didalam diri, sehingga dalam mengambil suatu tindakan mempunyai landasan yang jelas dimana tidak lagi terikat oleh subjektivisme generasi dan birokrasi patrimonial, serta bisa menciptakan birokrasi yang lebih baik dan tidak tergerus oleh sistem yang dianggap baik dan tidak perlu adanya perubahan tersebut.

Menjadi ASN selalu dihadapkan akan pertanyaan apakah akan menjadi ASN birokrat atau ASN Teknokrat? Saya sendiri berpendapat kita tidak bisa memilih salah satu untuk diterapkan, karena keduanya memiliki ranah yang berbeda namun fungsinya saling bersentuhan, dimana seorang teknokrat harus mampu melakukan proses pemecahan masalah secara teknis dan komprehensif, sedangkan seorang birokrat dituntut untuk tetap memegang unsur normative sebagai ASN dan public policy dalam pemecahan masalah.

Dengan posisi saya sebagai analis keimigrasian sekarang, sering kali dihadapkan dengan keadaan saya harus memecahkan masalah yang timbul, seperti tumpang tindihnya jobdesk antara analis dengan pemeriksa imigrasi yang dimana kita saling berbagi pekerjaan sama untuk pengumpulan poin dupak yang berbeda, atau disaat saya dihadapkan pada tenaga kerja non prosedural yang ingin melintas meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia.

Disini kemampuan saya sebagai ASN dari sisi birokrat diperlukan karena saya harus tetap melaksanakan kegiatan yang tumpang tindih tadi dengan tetap berpedoman kepada UU No 6 tentang keimigrasian dimana walaupun kegiatan antara analis dan pemeriksa mempunyai kegiatan yang sama namun mengambih perspektif yang berbeda, seperti jika ada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan non prosedural keluar ata masuk Indonesia maka bagian pemeriksa akan memeriksa kelengkapan dokumen sedangkan analis akan melakukan pendalaman terkait tujuan dan latar belakang dari kegiatan prosedural yang dilakukan dan tindak lanjut dari kegiatan yang tidak sesuai prosedur tersebut.

Dari sisi Teknokrat saya sebagai ASN juga melakukan pengambilan keputusan dimana ketika hal tersebut terjadi saya akan melakukan tindakan preventif dari mulai tidak boleh berangkatnya TKI non prosedural tersebut, sekaligus bersama sama dengan analis lain melakukan tindakan- tindakan pencegahan mulai dari berkoordinasi dengan analis di bagian Pembuatan paspor  untuk mulai mendata calon calon potensial yang dikhawatirkan akan menjadi TKI Non prosedural dan Analis di bagian intelejen dan tindakan keimigrasian terkait pelanggaan yang telah dilakukan oleh TKI non prosedural tersebut. Untuk dari sisi inovasi saya juga menciptakan buku saku bagi teman teman pemeriksa keimigrasian sehingga memudahkan dalam pengecekan dan pemantauan bagi WNA yang tidak bisa berbahasa inggris, dimana saya membuat buku saku korea & China mengingat kedua WNA tersebut yang sering melintasi tempat pemeriksaan di unit kerja saya.

Penutup

Pada Hakikatnya Birokrat dan Teknokrat saling melengkapi, tinggal kita sebagai ASN bisa mengoptimalkan fungsinya , melakukan cek dan control sehingga secara sistemik pola pikir kita sebagai ASN milenial yang sesuai dengan tantangan zaman mulai terbangun dan menciptakan pola pikir baru untuk generasi kedapannya di sistem birokrasi Indonesia

Daftar Pustaka

Alfiah Pra Mundiarsih, Vetty Iona, dan Yuni Widyastika. 2019. Analisis Karakteristik Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).  

Damanhuri, D. S. 2010. Ekonomi Politik da Pembangunan “Teori, Kritik, dan Solusi BagiIndonesia dan Negara Sedang Berkembang. IPB Press: Bogor.

Total Page Visits: 280 - Today Page Visits: 1