PNS, Profesi Calon Mantu Idaman

Oleh : Rizkiya Alifatul Khusna

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Siapa yang tidak ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau yang sering orang sebut PNS, profesi dengan berjuta peminat di setiap pembukaan pendaftarannya. Tak heran jika ketatnya persaingan menjadikan profesi ini menjadi profesi yang dianggap prestisius karena sulitnya menaklukan berbagai ujian yang harus dilalui untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Survei Litbang Media Group pada 2007 menunjukkan jika sekitar 70% responden ingin menjadi PNS. Hal itu terbukti dengan jumlah pelamar CPNS yang mencapai 2,6 juta orang pada tahun 2014. (tirto.id)

Gaji pokok, berbagai tunjangan yang menggiurkan, jam kerja yang longgar dibanding pegawai swasta, tidak terkena risiko PHK, dan terjamin hari tuanya karena mendapat dana pensiun, merupakan segelintir alasan mengapa profesi ini dianggap memiliki masa depan yang cemerlang dan sejahtera. Tak ayal mayoritas orangtua di Indonesia mendorong anaknya untuk menjadi PNS, bahkan muncul kalimat dimasyarakat jika PNS adalah profesi calon mantu idaman. Orangtua menganggap jika anaknya memiliki pasangan seorang PNS, maka masa depannya sudah terjamin dengan berbagai fasilitas yang negara berikan.

Di Indonesia, menjadi seorang PNS dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Ruang kerja nyaman tanpa tekanan, seragam rapi nan trendi, terlihat santai tanpa beban pikiran, membuat PNS dinilai memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding profesi lainnya. Itulah mengapa banyak orang memperebutkan kursi PNS bahkan dengan berbagai cara. Ironinya demi mendapat gelar ini, banyak orang rela menggelontorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah agar bisa menjadi PNS lewat ‘jalur belakang’, padahal berkali-kali diberitakan bahwa dalam beberapa kasus hal tersebut adalah penipuan. Hal ini yang dapat mengotori asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi CPNS.

Jika dari sudut pandang calon mertua profesi PNS ini adalah profesi yang menjanjikan dan dianggap idaman, lalu bagaimana jika dilihat dari mata masyarakat yang senantiasa membutuhkan pelayanan terbaik dari seorang PNS? Nyatanya citra PNS khususnya dalam bidang administrasi tingkat pusat dan daerah sudah tidak se-idaman dari kacamata calon mertua. Banyak hal-hal yang membuat masyarakat justru malas jika berurusan dengan birokrasi karena sering dipersulit dan memerlukan biaya ‘lebih’.

Kasus kriminal PNS berupa korupsi masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Entah mengapa setiap tahunnya ada saja kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum PNS. Data Kantor Staf Kepresidenan 2017 menyebutkan, dari 1.441 kasus korupsi, 44% terpidana kasus korupsi diantaranya berasal dari PNS (kompas.com). Hal ini harusnya menjadi tanda tanya besar, setelah berbagai fasilitas milik PNS yang telah disebutkan sebelumnya apakah belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka? Profesi yang dianggap memiliki status sosial lebih tinggi, namun mengapa banyak yang melakukan tindakan rendah seperti korupsi?

Penulis pernah merasakan langsung tindak korupsi yang mereka lakukan, pada saat itu penulis berusia 17 tahun dan harus membuat e-KTP, berbulan-bulan setelah melakukan perekaman, e-KTP tidak kunjung jadi. Janji kabar yang akan diberikan pihak kelurahan pun tidak ada. Hampir setengah tahun berlalu, akhirnya penulis mengunjungi kelurahan untuk kesekian kalinya, namun bukan jawaban mengenai waktu kapan e-KTP bisa penulis dapatkan, melainkan malah diminta membayar Rp. 100.000 agar proses e-KTP dipercepat. Padahal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Mengetahui hal tersebut, akhirnya penulis tidak menuruti permintaan itu dan memilih untuk mencari informasi di internet mengenai pelayanan e-KTP langsung di tingkat Kota. Penulis mendapatkan formulir untuk diisi agar nanti apabila blangko tersedia, data penulis bisa langsung di cetak. Akhirnya tidak berlangsung lama, penulis bisa mendapatkan e-KTP yang sudah dicetak dan bisa diambil di Disdukcapil dengan surat pengantar dari Kelurahan.

Nyatanya tindak korupsi mereka juga bukan hanya tentang uang, tapi juga waktu dan pelayanan. Sebagai mahasiswa Public Relations, penulis seringkali mendapat tugas yang melibatkan instansi pemerintahan. Melihat realita dilapangan begitu sangat memprihatinkan, dimana banyak meja-meja kosong saat sudah memasuki jam kerja. Disaat bersamaan juga penulis melihat orang-orang di kantor hanya duduk-duduk mengobrol dan minum kopi, menikmati waktu pagi diruangan nyaman tanpa polusi. Apakah mereka hanya bekerja jika ada perintah saja? Ah penulis harus positif thinking, mungkin semua pekerjaannya sudah selesai.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) pada tahun 2017, dari total 4.475.000 PNS, 64%  diantaranya tidak memiliki kecakapan tertentu melainkan hanya pandai kemampuan administrasi. Melihat hasil survei tersebut, maka tak heran jika penulis melihat realita banyak pekerja di Instansi Pemerintahan kebanyakan hanya mengerjakan  sesuatu jika terdapat perintah, kurangnya inovasi di pemerintahan diakibatkan oleh kurangnya kecakapan PNS dan hanya menjalankan administrasi saja.

Melihat kenyataan tersebut, bukankah seharusnya dilakukan evaluasi mengenai efisiensi PNS, agar tidak terjadi kebingungan deskripsi kerja antar PNS yang menjadikan beberapa diantaranya tidak tahu harus mengerjakan apa ketika di lapangan. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, rasionalisasi atau yang dikenal dengan istilah rightsizing digunakan untuk mendeskripsikan proses efisensi SDM maupun biaya, dengan tujuan agar dapat memfokuskan pada kompetensi utama pada masing-masing area secara proporsional. Hal tersebut juga harusnya diterapkan dalam proses rekrutmen CPNS karena minimnya keahlian dapat berdampak pada ketidakmaksimalan pengelolaan sumber daya yang dimiliki

Harapannya kedepan perekrutan PNS harus betul-betul memperhatikan spesifikasi keahlian tertentu dan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain dari segi sistem penerimaan, juga harus diperhatikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh PNS agar terjadi peningkatan skill dan produktivitas sehingga dapat menciptakan berbagai inovasi di lembaga pemerintahan.

Jadilah PNS yang tak hanya idaman calon mertua, namun juga idaman masyarakat yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat, melayani dengan maksimal, bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Tunjukkan integritas dan kapabilitas diri sebagai seorang PNS yang siap mengabdi untuk negara.

Referensi

https://tirto.id/

https://www.jpnn.com/tag/pns-korupsi

https://mediaindonesia.com/

Total Page Visits: 319 - Today Page Visits: 2