Netralitas ASN Dan Wajah Baru Pangreh Praja

Oleh: Ulil Amri Abdi, S.Sos., M.I.Kom

Pranata Humas di Pemerintah Kota Padang

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus mendapatkan sorotan tajam. Seiring banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN terhadap asas netralitas saat Pilkada. Laporan komulatif Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) rentang waktu 2015-2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara menunjukan pelanggaran netralitas ASN didominasi atau sebesar 43,4% karena motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Dipastikan, motif tersebut muncul karena ASN diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik.

Karier ASN yang dikaitkan dengan kepentingan politik jelas-jelas mengangkangi asas netralitas yang mengamanatkan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik. ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan, serta kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi, sudah selayaknya untuk tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN di era reformasi birokrasi saat ini dengan cara mengambil bagian dalam suksesi kekuasan politik, mengingatkan kita kembali pada peran pangreh praja sebagai pegawai pemerintah di zaman kolonial Belanda ataupun birokrat di zaman kerajaan.

Dr. Muhadam Labolo dan Dr. Ahmad Averus Toana dalam bukunya “Kepamongprajaan di Indonesia – Pertumbuhan dan Perkembangannya, 2016” menjelaskan di era sistem tata kerajaan, Pangreh Praja sebagai pegawai kerajaan bekerja untuk raja dan melanggengkan kekuasaan raja. Pada masa penjajahan, pangreh praja bekerja pada sistem pemerintah kolonial Belanda dan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya bagi keberlangsungan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Seiring dengan pergeseran sistem pemerintahan otoriter menuju demokrasi, makna Pangreh Praja secara perlahan mengalami koreksi total sehingga melahirkan konsep Pamong Praja. Suatu konsep yang mengandung misi melayani masyarakat secara optimal dimana saja dan kapan saja sebagai suatu tanggung jawab de jure sekaligus de facto. Konsep Pamong Praja menjadi lebih terbuka dengan perubahan sistem pemerintahan. Jika dikaji dari perspektif pragmatis, Pamong Praja merupakan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada negara serta bekerja atas nama negara dan mendapat upah atau gaji dari negara atas hasil kerjanya.

Patronasi politik melahirkan “wajah baru” Pangreh Praja di tengah-tengah masifnya kampanye reformasi birokrasi.  Inilah kendala dalam pengawasan netralitas ASN di tingkat makro yang menyulitkan ASN untuk bersikap netral. Rilis KASN dalam laporan komulatif 2015-2018 juga menyebutkan kendala pengawasan netralitas ASN di tingkat mikro. Diantaranya; (1) mindset ASN yang cenderung berpihak pada atasan, banyak ASN tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku; (2) kesadaran ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahanan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah; (3) sikap sebagian pegawai ASN yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karier yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja; (4) pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah; (5) sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN yang belum optimal; (6) rekomendasi KASN diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), akibatnya pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

Menakar persoalan netralitas ASN dari kendala di tingkat makro dan tingkat mikro, KASN juga telah menekankan perlunya kolaborasi dengan instansi yang memiliki keterkaitan dalam pengawasan netralitas ASN, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman.

Upaya selanjutnya, untuk mewujudkan netralitas ASN dan menekan muculnya wajah-wajah baru Pangreh Praja dengan menerapkan sistem merit secara totalitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Dalam Undang-Undang tersebut, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan metode yang digunakan adalah self-assessment berdasarkan 8 (delapan) kriteria; (1) mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun; (2) melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain; (3) mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi; (4) menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya; (5) mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin; (6) melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool; (7) memberi perlindungan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberi pelayanan kepada public; (8) mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

Maraknya kasus netralitas ASN yang terjadi dan terus munculnya wajah-wajah baru Pangreh Praja seperti penyakit menular yang tidak ada obatnya. Padahal dari sisi aturan, netralitas ASN sudah memiliki kerangka acuan yang jelas dengan segala macam tata cara, format kerja, sangsi, dan upaya dalam menerapkan netralitas ASN. Bahkan, KASN yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku, kemudian mengawasi juga penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dan memiliki tugas menjaga netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN juga telah memiliki blueprint dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, fenomena netralitas ASN masih saja tetap terjadi.

Sebagai seorang ASN Pranata Humas di lingkungan Pemerintah Kota Padang, beberapa upaya saya lakukan untuk tetap menjaga netralis sebagai seorang ASN dan tidak mau terlibat dalam “kerangkeng” politik praktis. Karena sampai hari ini saya masih yakin, bahwa kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang ASN lebih penting dan menjadi modal utama dalam kesuksesan sebagai seorang birokrat.

Pertama, saya mengambil jalur jabatan fungsional agar tidak tergiur dengan rayuan dan bujukan politik praktis. Kedua, saya melakukan kritisi melalui tulisan yang dimuat di media massa tentang ASN dan politik praktis sebagai pengingat diri sendiri, teman sejawat, para politisi dan masyarakat pada umumnya. Ketiga, sebagai seorang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Padang, di setiap kegiatan dan kesempatan diskusi-diskusi netralitas dan merit sistem, selalu saya munculkan untuk menjadi bahan diskusi.

Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan sebagai seorang abdi negara yang masih muda, saya tidak ingin terkontaminasi dengan budaya birokrasi Pangreh Praja. Saat ini, pengabdian yang tulus dan kontribusi yang besar terhadap negara dan masyarakat adalah contoh terbaik sebagai seorang Pamong Praja.

Total Page Visits: 176 - Today Page Visits: 1