Menciptakan ASN yang Bebas Korupsi dan Berintegritas

Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Asal Instansi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pendahuluan

Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sehingga dipandang perlu membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta yang mampu menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

ASN merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sementara pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalani tugas sebagai ASN, tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh ASN adalah globalisasi, kompetisi antar negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemajuan teknologi menciptakan dunia menjadi semakin global dan batasan antar negara yag semakin menipis. Negara-negara bersaing memberikan pelayanan yang memuaskan. Penggunaan TIK di semua sektor semakin dibutuhkan sehingga pelayanan yang cepat, tepat, dan berdaya guna semakin tercapai. Terciptanya kolaborasi antar lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan swasta.[1] 

ASN pada awalnya bukan merupakan pekerjaan impian banyak orang, dengan motto “pergi siang pulang siang” menjadikan ASN bukan pekerjaan penuh tantangan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penulis, bagaimana menghilangkan stigma tersebut. Untuk menghilangkan stigma tersebut kita harus berada di dalamnya, menunjukkan cara bekerja ASN yang seharusnya. Sehingga tujuan bekerja selain karena faktor aplikasi ilmu yang sudah didapat, memperoleh pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan, mencari jati diri dalam menentukan pekerjaan yang tepat, penulis juga tertantang untuk mengabdi kepada negara. Sebagaimana kalimat kutipan mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yang juga merupakan kutipan dari filsuf Marcus Tullius Cicero, orator dan negarawan Romawi Kuno, “Jangan Tanyakan Apa yang Negara Berikan Kepadamu Tapi Tanyakan yang Kamu Berikan Kepada Negara”. Kalimat ini menjadi menarik dan akan dibahas berikutnya.

Selain itu, permasalahan yang menarik adalah bagaimana menciptakan ASN yang bebas korupsi dan berintegritas. Isu ini menjadi menarik, mengingat sebagai ASN harus dapat bekerja secara profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara, serta berintegritas. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjastifikasi bahwa ASN belum bebas korupsi dan kurang berintegritas, namun hendak memberi pilihan sudut pandang lain bahwa negara saat ini membutuhkan ASN yang bebas korupsi dan berintegritas, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bahwa ASN yang berintegritas dan mampu mengikuti perkembangan zaman serta open minded dapat menciptakan ASN sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivisme, dengan metode yuridis normatif[2] atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal.[3]

Pembahasan

Tuntutan terhadap ASN semakin besar dengan peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik koruspi, kolusi, dan nepotisme.[4] Dengan demikian, dibutuhkan ASN yang mampu menjawab segala tantangan sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap ASN harus dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan SMART ASN yang inovatif, adaptif, progresif, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai TIK, hospitality, entrepreneurship, wide network, integritas. Sehingga karakteristik tersebut menjadi acuan dalam membangun mentalitas ASN. Demi menjawab tantangan tersebut, ke depannya sangat dibutuhkan ASN yang berintegritas, beretika, dan profesionalisme. ASN diharapkan mempunyai nilai kompetensi yang baik serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Integritas ASN sangat berhubungan erat dengan ahlak kerja ASN. Seorang ASN wajib memiliki public life principles (Menteri LHK, Siti Nurbaya), yaitu: tidak berpikir untuk diri sendiri (selflessness),[5] integritas (integrity), obyektif (objectivity), akuntabel (accountability), terbuka (openness), kejujuran (honesty),[6] dan kepemimpinan (leadership).

Integritas wajib dimiliki oleh ASN, karena integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dari berbagai hal yang dihasilkan. Seorang ASN yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. ASN yang berintegritas (Iriawan):

  1. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral;
  2. Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.    

Sebagaimana kalimat “Jangan Tanyakan Apa yang Negara Berikan Kepadamu Tapi Tanyakan yang Kamu Berikan Kepada Negara”. Kalimat ini sangat menarik, sebagai ASN dituntut dalam bekerja tidak hanya menunggu pekerjaan yang menjadi Tusi (tugas dan fungsi), namun bagaimana memanfaatkan atau mengisi waktu kerja tanpa korupsi terhadap waktu. Bagaimana ASN dapat kreatif dan bersaing di lingkungan Internasional tanpa meninggalkan Tusi, karena gaji yang diperoleh ASN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. ASN juga diharapkan melek teknologi, bagaimana bekerja dengan high technology. Buatlah bangga instansi, khususnya negara terhadap diri kita dengan selalu positive thinking dan bekerja tanpa hitung untung rugi serta selalu mengisi kekosongan waktu dengan belajar sehingga dalam bekerja semakin SMART ASN.    

Selain itu, ASN harus dapat melakukan perubahan kerja yang reaktif, inovatif, dan berdaya saing positif, serta bekerja secara high technology. Dengan mewabahnya pandemi covid-19, mengharuskan ASN harus dapat bekerja dengan high technology, kreatif, serta berinovatif, walaupun bekerja dari rumah [work from home (WFH)], ASN harus tetap courageous, semangat, dan berinovasi, positive thinking, tetap produktif. ASN juga harus dapat menanamkan nilai anti korupsi. Persoalan korupsi yang tiada henti terjadi di Indonesia terutama yang dilakukan oleh ASN sangat memprihatinkan. Korupsi bagaikan penyakit yang menggerogoti mental bangsa Indonesia dan sulit diobati. Bahkan jargon-jargon anti korupsi dan sosialisasi mengenai korupsi yang seringkali dijumpai, terkesan hanya bagaikan omong kosong tanpa makna.

Korupsi telah menjadi perilaku keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun Indonesia sudah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, yang ditujukan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan UU 20/2001 serta dengan membentuk lembaga yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hal tersebut tidak cukup, masih banyak kasus korupsi yang terjadi, apalagi yang dilakukan oleh ASN. Sehingga, sangat perlu ada perbaikan terhadap kasus korupsi terutama yang dilakukan oleh ASN sebagai aparatur negara.

Setelah menjadi ASN, penulis berusaha selalu menanamkan sikap anti korupsi dan berintegritas. Dengan bimbingan dan pembelajaran dari pimpinan, setiap menerima hadiah ataupun pemberian dari pihak lain, selalu melaporkan terlebih dahulu kepada Satuan Pengawas Internal untuk diverifikasi, termasuk menjauhi korupsi waktu. Dengan demikian, setiap instansi sudah harus giat melakukan sosialisasi anti korupsi kepada ASN maupun masyarakat umumnya.  

Kesimpulan

Untuk menghasilkan ASN yang anti korupsi, salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pada saat dimulainya proses rekrutmen CPNS, untuk menghasilkan SDM yang bermental mengabdi dan mengutamakan kepentingan umum, melalui transparansi, akuntabel, sesuai prosedur, serta bebas dari perbuatan curang. Sejak CPNS harus sudah diberikan pendidikan anti korupsi agar terbentuk karakter dan mental anti korupsi dari dalam diri sendiri yang ditularkan ke tengah-tengah masyarakat serta dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ASN dan kehidupan selanjutnya, walaupun yang paling tepat diberikan pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Selain itu, ASN harus dapat menjadi agent of change dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Permasalahan korupsi pada lingkungan ASN, sebagian disebabkan faktor sejarah, kultural, ekonomi, dan politik. ASN sebagai aset negara terutama generasi muda yang akan menduduki posisi dan jabatan strategis dan pembuat kebijakan sebagaimana visi ASN, harus dapat sebagai agent of change dengan cara menjaga idealisme dan integritasnya sebagai ASN.

Daftar Pustaka

Mundiarsih, Alifah Pra, Vetty Iona, dan Yuni Widyastika, Analisis Karakteristik Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara), Civil Service, Vol. 13, No. 1, Juni 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985.

Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Total Page Visits: 229 - Today Page Visits: 2