Keberhasilan Reformasi Birokrasi Perlu Peran Semua Pihak

Oleh: Muchlas Abdi Pratama, S.IP

Analis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Medan

Bisa dibilang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini jauh lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun citra birokrasi yang buruk masih saja melekat dalam pikiran khalayak luas yang sering kali dikaitkan dengan profesi ASN di dalamnya. Hal tersebut bisa menjadi benar jika melihat data Government Effectiveness Index 2019 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat lima diantara negara-negara ASEAN dengan nilai 60,1. Jauh dibawah Singapura dengan nilai 100 di peringkat pertama.

Hasil evaluasi Badan Kepegawaian Negara dalam kurun waktu dua tahun (2018-2019) tentang penerapan manajemen kinerja ASN juga mendukung tentang bagaimana belum maksimalnya kinerja birokrasi kita. Evaluasi yang ditargetkan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut menunjukkan bahwa baru 3,3% instansi yang sudah berpredikat Sangat Baik, 35% instansi sudah Baik, sedangkan 50% berpredikat Cukup dan sisanya 11,7% berpredikat Buruk. Artinya masih kurang dari setengah dari total instansi yang setidaknya berpredikat baik dalam manajemen kinerja ASN.

Lalu menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran reformasi birokrasi yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia? Apakah tidak ada hasilnya dalam membuat birokrasi di Indonesia menjadi baik? Meski masih jauh dari bentuk visi reformasi birokrasi yang terjabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, tentu reformasi birokrasi sedang berjalan kearah yang lebih baik walaupun dengan perlahan.

Salah satu wujud konkretnya adalah bagaimana dalam tiga tahun ini pemerintah telah membuka lowongan CPNS secara besar-besaran. Puluhan ribu pemuda Indonesia direkrut untuk masuk dalam sistem birokrasi melalui rangkaian tes yang paling transparan dibanding penerimaan CPNS periode-periode sebelumnya. Tenaga-tenaga muda ini yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan berarti dalam birokrasi Indonesia. Walaupun perlu diperhatikan bahwa masih terlalu dini untuk saat ini menilai kontribusi mereka dalam membawa perubahan di dalam tubuh masing-masing instansi yang ditempati, tapi penting menjadi perhatian setiap elemen masyarakat, tidak hanya para CPNS dan PNS yang baru, untuk selalu mengawal mereka agar selalu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip nilai dasar ASN. Agar cita-cita reformasi birokrasi dapat benar-benar tercapai.

Saat ini masih banyak hambatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, termasuk juga hambatan yang dipengaruhi oleh sosio-historis masyarakat terhadap ASN. Dari sejarahnya, ASN sudah menjadi pekerjaan primadona sejak zaman kolonial belanda (Kompas, 2020). Orang-orang yang menjadi ASN pada masa itu memiliki status lebih tinggi dan terjamin keamanannya dibandingkan masyarakat umum, meski statusnya berada di bawah para orang-orang Belanda.

Survei yang dilakukan litbang Kompas turut menggambarkan bahwa hingga sekarang masih banyak orang yang bercita-cita menjadi PNS (Kompas, 2020), utamanya dengan alasan kejelasan karier dan adanya uang pensiun. Menunjukkan bahwa meskipun birokrasi sering menjadi sorotan, tapi pekerjaan sebagai birokrat atau PNS masih menjadi impian banyak orang di Indonesia karena kestabilannya.

Hal tersebut bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif maupun negatif. Positif karena menunjukkan bahwa masih banyak anak muda dengan energi dan berbagai idenya mau masuk dalam sistem pemerintahan. Mereka bisa memberikan warna baru untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia. Negatifnya, hal tersebut bisa menjadi bumerang demotivasi ketika sudah masuk sistem. Karena mindset kenyamanan yang didapatkan ketika menjadi ASN tadi dapat membuaikan pada pemikiran bahwa menjadi birokrat sama halnya dekat dengan kekuasaan dan tidak memiliki beban pekerjaan yang besar. Ditambah jika terdapat pegawai-pegawai lama yang masih belum meninggalkan kebiasaan buruk lamanya dan justru menularkan ke para pegawai baru.

Efek negatif itulah yang harus segera dibuang jauh-jauh. Para ASN baru juga harus tahan dan tidak tergoda dengan pandangan-pandangan kuno tentang ASN. Sebab banyak praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para ASN disebabkan karena mereka telah terjebak oleh ekspektasi salah dari masyarakat dan dirinya sendiri. Bukan tentang ekspektasi kinerja, tapi ekspektasi gaya hidup yang mengikutinya. Ekspektasi yang terbentuk karena sejarah sejak zaman kolonial Belanda menunjukkan bahwa para ASN begitu sejahtera dan berkuasa. Mendapatkan gaji besar atas keberhasilan sebagai kepanjangan tangan Belanda dalam mengeksploitasi kekayaan alam nusantara. Gambaran kehidupan nyaman, terjamin, dan penuh penghormatan zaman itu terus diproduksi hingga sekarang, yang sebenarnya sudah banyak sekali berubah.

Banyak orang yang tidak benar-benar tahu bagaimana kerja dan seberapa besar pendapatan murni ASN. Masih banyak yang menerka dari kabar yang tidak jelas. Mereka melihat bahwa seseorang yang bekerja di suatu kementerian atau dinas tertentu seharusnya memiliki standar hidup tinggi dengan berbagai kemewahan hanya karena kenalannya dulu ketika bekerja sebagai ASN berlaku seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi para ASN untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi salah tersebut.

Oleh karena itu setiap ASN harus meluruskan niat bahkan jauh sebelum dirinya mendaftarkan diri sebagai CASN. Mereka harus tahu bahwa menjadi ASN bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan tetapi juga mengemban tanggung jawab besar untuk abdi negara. Bukankah selama ini sudah tersebar istilah bahwa jika ingin kaya jangan menjadi PNS atau ASN? Walaupun bukan berarti ketika menjadi ASN lalu seseorang menjadi miskin. Mengingat saat ini pendapatan para ASN umumnya sudah sangat cukup untuk dapat hidup di Indonesia, maka menjadi pertanyaan sendiri kenapa masih banyak ASN yang melakukan penyelewengan wewenang untuk memperkaya diri. Prita Ghozie, seorang konsultan keuangan, pernah menulis di Harian Kompas “uang sedikit pasti cukup untuk biaya hidup, sedangkan uang sebanyak apa pun pasti tidak cukup jika untuk gaya hidup.” Jadi jika diarahkan pada para ASN, seharusnya mereka sadar bahwa bekerja sebagai ASN sudah dapat menghidupi diri dan keluarga seperti orang-orang pada umumnya. Namun jika memiliki gaya hidup glamor layaknya jetset, maka jelas bahwa menjadi ASN bukanlah pilihan apalagi sampai menyalahgunakan jabatannya hanya untuk menunjang gaya hidup.

Kita dapat belajar dari negara-negara maju. Orang-orang tidak terlalu ngebet punya kendaraan pribadi mentereng, karena transportasi umum disana sudah sangat nyaman. Orang-orang tidak buru-buru membangun rumah super megah, karena rata-rata lingkungan disekitar rumah di sana sudah didukung fasilitas penunjang hidup yang lengkap. Semua itu bisa terjadi jika orang-orang dalam jajaran pemerintahan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan menghambat pembangunan, fokus pada masa depan bangsa bukan pada ego sekarang. Tentunya didukung dengan kesadaran masyarakat untuk taat hukum serta rajin mengawal dan melaporkan segala bentuk penyelewengan yang dilakukan pegawai pemerintah. Jadi jika semua pihak sadar akan peran dan tanggung jawabnya, maka reformasi birokrasi bukan hanya mimpi dan hasilnya cepat atau lambat akan segera dapat dinikmati.

Daftar Pustaka

Ghozie, Prita Hapsari, Kompas, 25 Agustus 2018, https://www.kompas.id/baca/opini/2018/08/25/pengelolaan-penghasilan-bulanan/, diakses 11 November 2020.

Press Release Badan Kepegawaian Nasional, Baru 35% Instansi Pemerintah Berkategori Baik dalam Penerapan Manajemen Kinerja PNS, Jakarta: BKN, 2020.

Pancawati, MB Dewi, Daya Tarik PNS Masih Kuat, Kompas, 27 Desember 2019, https://www.kompas.id/baca/polhuk/ 2019/12/27/daya-tarik-pns-masih-, diakses 11 November 2020.

The World Bank, Government Effectiveness, The World Bank, https://www.govdata360.worldbank.org, diakses 11 November 2020.

Total Page Visits: 108 - Today Page Visits: 2