Implementasi Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Melaksanakan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance Di Indonesia

Oleh : Rodhi Agung Saputra

Mahasiswa Semester 6 Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 terkait kelembagaan aparatur negara di Indonesia, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik, tetapi pada kenyataannya banyak ASN yang lebih tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Aparatur Sipil Negara menjunjung tinggi kesetiaan terhadap Pancasila, UUD RI 1945 dan pemerintah.[1] ASN dalam kesetiaan terhadap negara, mewujudkannya melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun dalam penerapannya sikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, belum terlaksana secara maksimal.

Kenyataan yang terjadi, meskipun pemerintah telah menegaskan peraturan disiplin ASN, masih sering terlihat adanya aparatur pemerintah (ASN) yang belum dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan, serta masih adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan dalam peraturan disiplin ASN tersebut. Hal tersebut mencerminkan buruknya birokrasi di Indonesia. Berbagai macam isu publik mengenai birokrasi yang berbau miring. Seperti dikatakan oleh ahli bahwa birokrasi di Indonesia “ASN” merupakan birokrasi yang statis, dimana kurang sensitif terhadap perubahan lingkungan sosialnya dan cenderung kaku pada pembaharuan. Sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi yang menjurus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).[2]

Persoalan dalam pembentukan karakter seorang ASN yang memiliki integritas yang tinggi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan, supaya apa yang menjadi keinginan rakyat terkait kinerja ASN dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga tujuan dari ASN yang memiliki independensi, objektivitas dan transparan dalam pelayanan publik dapat tercapai. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berpegang teguh salah satunya pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku.[3] Rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberi pelayanan. Misalnya persoalan netralitas ASN yang merupakan bagian dari salah satu isu hukum yang menjadi perbincangan publik.

II. PEMBAHASAN

ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional[4], bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance), serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, tentunya perlu didukung oleh adanya  ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur, dan kompeten dalam bidangnya.[5]

Dengan kata lain, ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya serta tunduk pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Sesuai dengan Pasal 2 sampai 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang seharusnya dalam melaksanakan profesi dalam pelayanan publik haruslah profesional, netral, nondiskriminatif, berlandaskan pada prinsip (nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik), mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik serta menjaga martabat dan kehormatan ASN (melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pada umumnya faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kode etik dan profesionalnya ASN dalam melaksanakan tugas dan tangungjawabnya sebagai pelayan publik baik pemerintah pusat dan daerah adalah birokrasi masih belum optimal[6] dalam menjalankan fungsi pelayanan umum, kepemimpinan yang buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan masih belum baik dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi ASN yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ASN pada dasarnya media atau instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau merupakan jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Para aparatur negara harus profesional dalam melayani masyarakat karena profesionalisme merupakan arah serta tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik. (good governance).[7]

Faktanya, rendahnya kinerja birokrasi (ASN) mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, bahkan mengakibatkan pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal atau high cost economny dan praktik KKN masih menjamur di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Gambaran buruknya birokrasi, atau kinerja pegawai ASN yang rendah, disebabkan oleh kurangnya atau bahkan tidak kompetensinya sebagian pejabat struktural dan staf di lingkungan aparatur negara tersebut serta kurangnya kesadaran hukum secara mendasar oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkompetensi tinggi, diantaranya ditunjukkan dengan pentingnya pembinaan yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karier. Untuk itu maka perlu dilaksanakan pengawasan yang menjunjung nilai integritas dan ketegasan dalam penindakan jika ada ASN yang melanggar asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan kearah budaya kerja yang efisien, hemat dan bersahaja dari ASN dalam melaksanakan pelayanan publik agar masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dilaksanakan dengan menjunjung kode etik dan berintegritas tinggi. Dengan perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang lebih adil, profesional, efisien, efektif dan transparan.

Solusi dari maraknya pelanggaran terkait implementasi kode etik ASN dalam melaksanakan tugas adalah dengan melakukan reformasi birokrasi secara kafah atau menyeluruh dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan ASN sebagai profesi yang memiliki nilai moral yang berintegritas tinggi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan milestone dalam tahap reformasi birokrasi di Indonesia.

Undang-Undang ASN dianggap sebagai landasan bagi berlangsungnya reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan menyeluruh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian merupakan bukti telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem kepegawaian di Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang ASN telah menjadi rangsangan agar terwujudnya reformasi birokrasi ASN.[8] Reformasi birokrasi diharapkan mampu memperbaiki performa birokrasi itu sendiri.[9]

III. PENUTUP

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa mendatang adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai dan prinsip serta integritas yang tinggi pada ASN dalam melaksanakan pelayanan publik yang bersih serta jauh dari KKN. Hal ini memerlukan aparatur negara yang profesional, visioner, mampu menggalang kemitraan dengan pihak swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktik KKN, independen dari struktur politik pemerintahan negara dan berorientasi pada pelayanan publik. Isi muatan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sudah mencakup semua harapan masyarakat terhadap kinerja dari ASN yang melaksanakan tugas pelayanan publik.

Harapan yang paling utama terhadap ASN pada masa yang akan datang adalah dapat melaksanakan atau mengimplementasikan kode etik ASN serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak kecewa atas kinerja yang sudah dilakukan. Pelayanan publik yang baik akan tercapai jika pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan tegas dengan menjunjung kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pengawasan terhadap ASN tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah melainkan dari masyarakat juga. Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap ASN dalam melaksanakan pelayanan publik. Peran serta masyarakat dapat berupa pemberian saran atau teguran serta laporan atau pemberian informasi terkait pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh ASN. Akan tetapi, peran ini sangat sedikit dilakukan dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan dan kurangnya keberanian masyarakat untuk melakukan laporan ataupun bentuk pengawasan lainya.

REFERENSI

[1]Syafri, Wirman.2011.Dynamic Governance dan Prespektif Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diakses pada www.ipdn.ac.id tanggal 9 september 2020 pukul 10.15 WIB

[2]Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media. 2009 hlm. 81-82

[3] Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi, Jurnal Negara Hukum, Juni 2019,Vol. 10, No. 1. hlm 111

[4] Syukhadak, Mukhamad, Administrasi Kepegawaaian Negara Teori dan Praktik Penyelenggaraannya di Indonesia. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 4

[5] Nawawi, Handari, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 281

[6]Pramusinto, Agus dan Kumorotomo, Wahyudi, Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm.130

[7]Oentarto dalam Pramusinto, Agus dan Kumorotomo, Wahyudi, “Governance Reform ”, ibid hlm.166

[8] Gerald E. Caiden, Administrative Reform, Aldine Transaction, USA, 2009, hlm. 8.

[9] Gene A. Brewer, “Does Administrative Reform Improve Bureaucratic Performance A Cross- Country Empirical Analysis:, Public Finance and Management, 4(3), 2004, hlm. 399-428

Total Page Visits: 947 - Today Page Visits: 1