Be an ASN and Make a Change

Oleh : Diantika Prameswara

Pegawai Negeri Sipil

ASN (aparatur sipil negara) sampai saat ini masih menjadi pekerjaan impian bagi masyarakat Indonesia (Arif, 2020). Semua orang rela berlomba-lomba melakukan yang terbaik untuk menjadi ASN. Motivasi menjadi ASN pun beragam. Mulai dari tidak akan ada pemecatan, pensiunan terjamin, pekerjaannya santai, hingga kemudahan memiliki aset karena ASN terpercaya jika melakukan kredit. Lain halnya dengan yang saya lakukan 2 (dua) tahun yang lalu. Saya termotivasi menjadi ASN karena ingin memberikan kontribusi terbaik saya kepada negara. Sebagai seseorang yang telah mengeyam ilmu pendidikan tinggi, sayang jika tidak dapat menggunakan kesempatan menjadi agent of change dalam birokrasi pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik. 

Agent of change atau kontribusi perubahan yang dapat kita lakukan pertama adalah dari diri kita sendiri. Setelah hal tersebut tertanam di diri kita, baru kemudian dapat mempengaruhi orang lain. Kontribusi perubahan paling mendasar yang dapat kita lakukan adalah datang tepat waktu.  Simple, tapi memberikan banyak dampak karena hal tersebut menjadi bagian dari pendisiplinan diri. Sikap disiplin ini akan memengaruhi kinerja kita. Kinerja yang baik akan berdampak pada profesional kita. Dengan etos kerja yang professional, maka akan semakin banyak kontribusi perubahan yang dapat kita berikan. 

Kontribusi perubahan setelah pendisiplinan diri adalah kontribusi yang dapat kita berikan pada tempat kerja, dimulai dari divisi penempatan. Kontribusi perubahan yang dapat dilakukan bisa disesuaikan dengan program-program yang telah ada namun belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini dilakukan agar tetap tersinkronisasi dengan visi misi dan nilai biro atau direktorat. Dikarenakan terkadang jika sudah bekerja dalam suatu sistem seperti sistem pemerintah ini, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi jabatan. Terkadang tupoksi di luar jabatan tidak relevan dengan tupoksi jabatan. Hal demikian adalah wajar dan banyak terjadi di berbagai instansi. Namun, dengan adanya penilaian kinerja setiap tahun serta penilaian angka kredit, hal ini dapat menurunkan nilai kinerja ASN. Fenomena ini adalah salah satu permasalahan yang saya hadapi sebagai seorang ASN. Dimana kontribusi perubahan yang saya harapkan sebagai ASN belum dapat tercapai.

Apabila kita membicarakan kinerja dan tupoksi, keduanya akan terkait dengan sistem organisasi. Sistem memerlukan suatu proses antar fungsi struktural dan fungsional. Fungsi struktural dapat berupa kebijakan, seperti peraturan. Kemudian sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar. Fungsi fungsional dapat berupa sumber daya manusia. (SDM) Pada lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, SDM menjadi kunci utama bisnis instansi tersebut. SDM harus dibekali pelatihan skill beserta penyegarannya. Selain itu, dibutuhkan juga jaminan keselamatan saat bekerja. Tidak lupa jaminan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Saat SDM yang menjadi core business suatu instansi, maka pengendalian yang harus dilakukan adalah melakukan supervisi. 

Supervisi SDM sebagai pelaku pelayanan jasa di tempat kami kurang maksimal. Sebagai tenaga kesehatan saya akan menyoroti jaminan kesehatan SDM terkait ketidakrelevanan pekerjaan dengan tupoksi jabatan. Jaminan kesehatan SDM sudah menjadi program kerja. Namun, sangat disayangkan pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Sebagian besar tenaga kesehatan di instansi kami tidak bekerja sesuai dengan tupoksi jabatan dimana salah satu tupoksi jabatannya adalah melakukan preventif kesehatan bagi pegawai terutama SDM yang turun langsung ke lapangan dalam pelayanan jasa. Kenyataannya, banyak tenaga kesehatan yang beralih fungsi sebagai administrasi dan sebagainya. Dari total 52 orang tenaga kesehatan seluruh Indonesia, hanya 32 orang yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini cukup krusial, mengingat jaminan kesehatan bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Jaminan kesehatan dimana salah satunya adalah preventif kesehatan pegawai ASN, tidak ada yang mensupervisi (mengawasi dan mengontrol jalannya suatu program). Sedangkan tindakan preventif ini ada dalam tupoksi jabatan tenaga kesehatan. Gap inilah yang harus dibenahi sebagai kontribusi perubahan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kebijakan tertulis pimpinan tinggi lembaga untuk menetapkan kewajiban dilakukannya preventif kesehatan bagi semua pegawai. Kebijakan ini sangat diperlukan dalam menjalankan program dimana hal tersebut akan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Suatu program yang sudah tertuang dalam kebijakan akan menjadi perhatian setiap kepala unit untuk melaksanakannya dan pelaksanaan tersebut akan membutuhkan SDM yang tepat, yaitu tenaga kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan di setiap UPT dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. 

Langkah selanjutnya adalah tenaga kesehatan yang harus melakukan supervisi sudah kompeten atau tidak. Kompeten dalam hal ini terkait kemampuan skill dan legal. Salah satunya dapat dilihat dari masa berlaku STR masing-masing. STR berlaku selama 5 (lima) tahun. Kewajiban ber-STR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang pelaksanaannya diatur oleh Permenkes Nomor 26 Tahun 2019. “Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki ijin”. Jika berkaitan dengan peraturan tentu akan ada hukum yang berlaku. Hal ini perlu disoroti dan dilakukan supervisi oleh bagian kepegawaian dan dilakukan pendisiplinan agar semua tenaga kesehatan memiliki ijin melakukan tupoksi jabatannya. 

Gap tersebut dapat terselesaikan dengan adanya kerjasama antar bagian baik itu dalam internal biro atau direktorat maupun antar biro dan direktorat. Bekerja sesuai tupoksi jabatan bukan berarti menutup diri dari pekerjaan lain. Dengan kemampuan analisis yang kita miliki maka kita akan tahu akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Hal ini lah yang menjadikan kinerja semakin baik.

Kinerja yang baik akan menciptakan pelayanan yang terbaik. Apabila semua ASN dapat bekerja benar-benar sesuai tupoksi jabatannya, tentu akan terbentuk suatu keprofesionalan dalam bekerja. Dimulai dari hal terkecil menjadi profesional dalam jabatan kita. Dengan menguasai tupoksi jabatan kita, banyak perubahan-perubahan baik itu pada program kerja yang sudah ada maupun menyusun program kerja baru. Sehingga penilaian kinerja menjadi lebih baik dan tercipta suatu profesional kerja. Profesional ini yang akan menjadikan citra ASN di mata masyarakat sebagai pelayan publik akan semakin terlihat. Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi ASN dengan motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. 

Total Page Visits: 112 - Today Page Visits: 1