ASN Harapan di Masa Depan

Oleh : Siko Dian Sigit Wiyanto, S.S.T

Pranata Humas Ahli Pertama pada Kementerian Keuangan

Setelah lulus dari sebuah perguruan tinggi kedinasan, penulis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di salah satu kementerian. Saat  ini, penulis sudah 13 tahun tepat bekerja (termasuk masa tugas belajar) sebagai ASN. Masa kerja selama itu membuat penulis mendapatkan banyak pengalaman dan mengalami beberapa fase perubahan organisasi. Cara bekerja saya pada awal masuk CPNS beberapa kali mengalami perubahan di berbagai aspek seperti prosedur maupun alat kerjanya. Sebagai contoh kecil, dulu saya harus menghabiskan banyak kertas karena konsep naskah dinas penuh coretan atasan dan perlu bolak-balik sampai naskah dinas benar-benar mendapatkan approval dari atasan.

Sekarang, tidak perlu kertas untuk membuat naskah dinas karena sudah menggunakan aplikasi e-corporate service atau e-office. Dahulu, saya harus menggunakan mesin fax untuk mengirim naskah dinas ke unit kerja atau instansi lain. Sekarang, saat semua orang sudah memiliki email bahkan aplikasi perpesan, fax sudah masuk daftar penghapusan Barang Milik Negara. Dahulu, orang harus bertemu untuk bisa koordinasi, sekarang rapat online adalah hal biasa dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal punya kuota atau sambungan internet. Diyakini cara bekerja ASN di masa depan akan berbeda dari masa sekarang.

Fenomena volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) ditandai dengan era industri 4.0. Era ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Ciri industri 4.0 antara lain maraknya internet of things, penggunaan artifial intelegence, dan pemanfaatan big data. Disrupsi sudah terjadi di sektor non pemerintahan seperti di jasa transportasi, makanan, pendidikan, dsb. Saat ini, ponsel pintar juga bukan lagi barang mewah. Disrupsi ini cepat atau lambat akan mengarah ke sektor pemerintahan yang tentu saja ASN sebagai sumber daya manusia akan terkena dampaknya. Oleh karena itu ada beberapa hal agar ASN dapat memanfaatkan ini sebaik-baiknya di masa depan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Meluruskan Paradigma Karir

Sejak adanya program penyederhanaan eselon oleh Presiden pada akhir tahun 2019, semakin terasa bahwa disrupsi sudah merambah ke sektor pemerintahan. Proses bisnis sekarang harus berubah karena publik menuntut layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Demikian pula dengan pekerjaan ASN yang berada di medium atau back office seperti penyusunan kebijakan juga dituntut lebih cepat. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru diundangkan tentu saja membutuhkan pembahasan yang cepat. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas jenjang jabatan dan bahkan antar instansi sangat dibutuhkan untuk segera merumuskan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Adakalanya seorang ASN memiliki penguasaan di berbagai bidang sehingga dapat bekerja pada beberapa project. Selain itu, ada saatnya seorang ASN lama tidak mendapatkan penugasan karena sifat pekerjaannya temporer. Keahlian seorang ASN juga dapat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk langsung berkomunikasi dengan level pimpinan yang mengambil keputusan. Keahian teknis ASN mendapatkan tempat yang disebut sebagai rumpun jabatan fungsional. Hal ini berbeda dengan jabatan struktural yang lebih mengedepankan manajerial. Oleh karena itu pengembangan jabatan fungsional yang sekarang gencar seharusnya bukan lagi menjadi alternatif karier, melainkan sebuah pilihan jenjang karier.

Salah satu stigma negatif publik terhadap ASN adalah lack of skill para ASN. Stigma yang timbul karena generalisasi tersebut tidak benar, meski demikian dapat menjadi bahan renungan. Orang-orang yang memiliki skill di suatu bidang akhirnya masuk menjadi struktural level pengawas atau administrator dan akhirnya kemampuan teknisnya kurang terasah karena fungsinya menjadi lebih ke manajerial. Tentu saja maksud saya ini bukan pejabat struktural sebagai kepala satuan kerja, dan bukan pula jabatan pimpinan tinggi yang benar-benar sebagai penanggung jawab suatu kebijakan. Saat ini, stigma negatif pemangku jabatan fungsional dianggap sebagai pemangku jabatan kelas II. Bahkan pemangku jabatan fungsional sampai dibilang pejabat publik yang kerjanya hanya mencari angka kredit. Ini sama sekali tidak benar karena angka kredit merupakan kewajiban pemangku jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional. Dalam beleid tersebut disebutkan batas bawah yang harus dipenuhi oleh para pemangku jabatan fungsional. Seorang fungsional pastilah akan bermanfaat bagi organisasi jika pimpinannya mengarahkan dengan baik. Output seorang fungsional akan benar-benar memberikan outcome dan benefit bagi instansi tempat dirinya bertugas.

Kebanggaan pemangku Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dapat dilihat saat dirinya harus melalui uji kompetensi (teknis) agar bisa diangkat dalam jabatan tersebut. Untuk menjadi pejabat struktural, tidak diperlukan uji kompetensi seperti JFT. Sedangkan kompetensi teknis tersebut disebut dengan hard skill atau keahlian di bidang tertentu. Stigam pejabat fungsioanl sebagai pejabat kelas II, membuat banyak ASN mengejar karir sebagai pejabat struktural. Setiap ASN pastinya ingin kariernya naik dan dihargai, tidak hanya pangkat melainkan juga jenjang jabatan. Jika menggunakan sistem merit, ASN yang memiliki keahlian teknis harusnya mendapatkan penghargaan, dan jangan sampai tidak berkembang sehingga terus menerus sampai pensiun menjadi fungsional umum karena tidak mendapatkan tempat sebagai pejabat struktural yang sangat terbatas. Oleh karena itu penyederhanaan birokrasi dan pengembangan jabatan fungsional sangat bagus dan penting agar ASN nantinya dapat selalu memenuhi ekspektasi publik.

Meningkatkan Inovasi Terutama yang Kolaboratif antar Instansi

Saat ini banyak sekali inovasi yang lahir oleh ASN. Inovasi ini biasanya timbul dari ASN yang peduli dengan efisiensi proses bisnis dan peningkatan efektivitas program dan/atau kegiatan. Beberapa urusan pemerintah ada yang tidak bisa dijalankan sendiri atau bahkan lebih baik dijalankan bersama. Sebagai contoh, perlu adanya inovasi yang menghubungkan data seseorang dari satu instansi dengan instansi yang lain untuk verifikasi kebenaran datanya. Banyak program pemerintah sendiri mendapatkan tantangan mengenai ketepatan penerima bantuan program/kegiatan yang datanya tersebar di beberapa instansi. Sebagai contoh, data NIK seharusnya bisa jadi primary key untuk menunjukkan keabsahan data pada layanan instansi pemerintah di manapun. Kolaborasi ini nantinya akan membuat struktur big data yang lebih luas sehingga semakin memudahkan dalam merumuskan kebijakan. Data yang semakin valid akan meningkatkan kualitas kebijakan yang akan diambil. Jangan sampai ASN mengambil prinsip mengejarkan tugas “as business usual”.

Selalu update dengan teknologi dan mawas dengan isu terkini

Saat ini, para ASN muda dapat berbangga update dengan perkembangan teknologi. Namun jangan sampai kita terlena dan tidak meng-upgrade diri di kemudian diri atau tidak lagi mengikuti perkembangan terkini. Pada tahun 2007, penulis melakukan praktik kerja lapangan di suatu instansi Pemerintah. Beruntungnya saya, saat itu instansi tersebut juga sedang menjalankan modernisasi yakni perombakan struktur organisasi dan penyempurnaan proses bisnis. Saat itu saya membantu mengerjakan manual yakni merekap dokumen pembayaran menggunakan mesin hitung manual. Di saat yang sama, kantor tersebut akan menggunakan aplikasi. Beberapa pegawai sudah mulai resah. Keresahan tersebut karena para pegawai yang notabene sudah senior tidak dapat lagi mengikuti perkembangan teknologi. Saat dulu para pegawai senior tersebut masuk kerja, tentu saja bisa mengetik mesin tik manual sampai akhirnya disrupsi terjadi. Pegawai yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi, akhirnya dimutasi ke kantor wilayah. Cara kita bekerja sekarang sudah berubah, dan diyakini kurang dari sepuluh tahun lagi akan berubah. Salah satu pemikiran paling ekstrim adalah bentuk naskah dinas tidak seperti sekarang ini. Paperwork atau pekerjaan administrasi/clerical semakin lama semakin terotomatisasi. ASN fokus pada peningkatan kualitas layanan dan benar-benar produktif, bukan sibuk tapi output-nya tidak ada outcome.

Menjadi agen komunikasi instansi Pemerintah

Saat ini selebgram menjadi salah satu profesi menjanjikan. Jika sepuluh tahun yang lalu, artis atau tokoh publik yang sering tampil di televisi atau media mainstream lain untuk jadi idola. Saat ini, orang yang paling banyak followernya lah yang menjadi idola. Tidak tanggung-tanggung, mereka sampai ada yang diharga jutaan untuk sekali endorse product, bahkan beberapa diantaranya dijadikan agen komunikasi Pemerintah. Meski demikian, algoritma media sosial yang terus berubah dan sasaran campaign suatu pemerintah tidak terfokus pada seseorang atau beberapa follower suatu influencer, maka micro influencer pada banyak hal diyakini lebih efektif. Sebagai contoh, kita akan lebih percaya sama saudara atau teman sendiri yang bekerja pada suatu instansi pemerintah saat kita membutuhkan informasi terkait instansi tempat saudara atau temannya tersebut bekerja.

Memang kemungkinan ada juga ASN yang tidak suka jika instansinya mencampuri urusan pribadinya di media sosial. Akan tetapi, hal itu bisa di atasi dengan second account. Namun demikian, instansi tempat pegawai bekerja juga seharusnya memberikan penghargaan yang sebenarnya tidak melulu dengan uang. Penghargaan dapat juga diberikan dalam bentuk pelatihan, fleksibilitas jam dan tempat kerja, cuti tambahan, rekomendasi melanjutkan pendidikan/tugas belajar atau sertifikat dari pimpinan. Menggunakan ribuan micro influencer diyakini jauh lebih efektif daripada satu selebgram.

Semakin Peka dengan Lingkungan Selain Tembok Kantor

Akan ada pada masanya nanti seseorang yang resign dari Pemerintahan justru akan menjadi rebutan banyak instansi swasta, terbalik dari kondisi sekarang. Hal itu karena portofolionya sebagai ASN diyakini membuat dirinya peka dengan kebutuhan kebutuhan banyak orang dan mampu memecahkan permasalahan kompleks, lebih kompleks dari urusan swasta. ASN diharapkan dapat berkontribusi dengan urusan publik di luar tugas negara seperti aktif di masyarakat, organisasi profesi, dan/atau komunitas. Salah satu komunitas yang bagus seperti Aparatur Sipil Negara Muda (ASN Muda). Dengan aktif di komunitas volunteer, tidak hanya mengasah jiwa sosial ASN, tapi juga softskill lain seperti cara bekerjasama/berkolaborasi, memecahkan masalah, bahkan sampai menangani konflik. Ini menjadi minilab bagus untuk ASN. Selain itu, lembaga atau komunitas volunteer tersebut juga menjadi partner Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Lima poin yang disebutkan di atas merupakan harapan yang timbul dari pengalaman penulis selama bekerja menjadi seorang ASN. Sebaik-baik ASN yang dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung pada level dan bidang apapun pekerjaan ASN tersebut.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis, bukan representasi instansti tempat penulis bekerja.

Total Page Visits: 195 - Today Page Visits: 1