ASN (Guru) dan Harapannya

Oleh: Siti Masiyah, M.Pd.

Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Prabumulih

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjadi ASN merupakan harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dari membludaknya jumlah pendaftar CPNS. Pada tahun 2019, dari 196.682 total formasi untuk 530 instansi di tingkat pemerintah pusat dan daerah terdata lebih dari 5 juta pendaftar secara daring. Mengapa ASN menjadi pilihan setelah tamat sekolah atau kuliah? Sebagai ASN berhak memperoleh, gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Inilah yang menjadi salah satu motivasi bagi sebagian orang untuk jadi ASN. Hal ini pun berlaku bagi penulis sendiri. Penulis adalah anak seorang petani karet yang sejak kecil terbiasa dengan kehidupan di hutan. Kehidupan yang jauh dari kata layak untuk masyarakat Indonesia. Hasil yang didapatkan dari kehidupan bertani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keinginan yang kuat dan tekad dari kedua orang tua sajalah yang mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana. Dengan bekal ijazah inilah penulis dapat mengikuti tes menjadi calon pegawai negeri sipil yang sekarang disebut ASN. Sebagai warga negara yang baik motivasi terbesar bagi penulis untuk menjadi ASN adalah ingin mengabdi kepada negara. Caranya adalah berusaha menjadi guru yang baik untuk mencerdaskan anak bangsa.  Belajar dari teman sejawat, belajar dari pengalaman, mengikuti diklat dan pelatihan, bahkan menambah pengetahuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna menambah wawasan dan pengetahuan. Akan tetapi sebagai manusia biasa harapan akan kesejahteraan di masa mendatang juga menjadi motivasi untuk menjadi ASN. Selain itu, kehidupan sebagai ASN tentu saja meningkatkan derajat kehidupan keluarga yang tadinya hanya anak keluarga petani karet berubah menjadi pegawai pemerintah.

Selain mendapatkan hak sebagai ASN ada juga kewajiban yang harus dilakukan. Adapun kewajiban sebagai ASN seperti yang tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

  1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
  4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai ASN apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas.

Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Penulis sendiri sebagai ASN dengan jabatan fungsional guru atau tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai seorang ASN khususnya guru, maka penulis berusaha untuk selalu mematuhi kewajiban sebagai ASN. Sebagai pendidik maka kewajiban penulis mendidik siswa-siswi agar menjadi generasi penerus bangsa seperti yang dicita-citakan. Pemberian tugas dan materi selama belajar selalu disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Akan tetapi, selain menjalankan tugas sebagai guru tentu mengharapkan imbalan yang sesuai dengan hasil kerja. Selama ini memang telah ada tunjangan profesi yang didapatkan. Namun, untuk mendapatkan tunjangan profesi tersebut harus dipenuhi beban kerja yaitu mengajar 24 jam per minggu. Apabila beban kerja tersebut tidak terpenuhi tentu saja tunjangan tersebut tidak dapat diterima. Untuk sekolah tertentu yang jumlah kelasnya banyak dan jumlah guru yang mengajar sedikit maka jumlah 24 jam itu bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi. Akan tetapi di sekolah lainnya yang jumlah kelas sedikit dan jumlah gurunya banyak maka beban kerja 24 jam per minggu itu tidak dapat dipenuhi. Dengan adanya beban mengajar yang harus 24 jam per minggu ini semakin berat beban yang harus diterima oleh guru yang mempunyai sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan profesi. Sertifikat pendidik itu dalam konsisi seperti ini tidak dapat dipergunakan. Inilah yang menjadi permasalahan bagi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik. Sementara bagi seorang guru tunjangan profesi inilah yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan tambahan untuk kesejahteraan keluarganya. Akhirnya timbul permasalahan lain, terjadi pertikaian antara sesama guru mata pelajaran karena masalah jam belajar.

Meningkatnya kesejahteraan bagi guru yang bersertifikat tentu menjadi harapan untuk semua ASN khususnya guru di Indonesia. Alangkah lebih baik apabila setiap guru yang telah mendapat sertifikat pendidik tersebut langsung mendapat tunjangan tanpa ada ‘embel-embel’ harus memenuhi jam kerja 24 jam per minggu seperti saat ini. Sebagai bukti bahwa mereka memang bekerja dapat dilakukan dengan cara lain. Misalnya membuat laporan kegiatan pembelajaran per minggu dengan beban kerja yang sesuai. Karena seorang guru bersertifikat itu telah melalui tahapan-tahan terlebih dulu. Mereka harus mengikuti diklat, melalui ujian tertentu untuk mendapatkan sertifikatnya. Artinya tidak mudah juga untuk mendapatkan sertifikat ini. Bahkan sekarang harus kuliah lagi selama satu tahun. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk mendapatkan selembar kertas yang bertuliskan nama ASN nya dan menjadi ‘tiket’ untuk mendapat tunjangan profesi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan tes secara berkesinambungan bagi guru yang bersertifikat pendidik. Setiap tahun diadakan tes pengetahuan akademik dan profesional bagi guru bersertifikat pendidik. Apabila guru tersebut lulus maka otomatis tunjangan sertifikasinya akan dibayarkan. Apabila guru tersebut tidak lulus maka tunjangan sertifikasinya untuk sementara ditunda dulu. Tentu saja dengan kondisi seperti ini diharapkan guru yang bersertifikat pendidik akan selalu belajar dan berusaha mengembangkan pengetahuan agar mendapat tunjangan demi kesejahteraannya dan guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi memang guru yang layak mendapatkan tunjangannya. Profesionalisme dalam bekerja harus dikembangkan. Walaupun tidak harus mengajar selama 24 jam per minggu, tetapi tetap hadir dan mengerjakan tugas-tugas lainnya mulai dari perencanaan sampai evaluasi pembelajaran di sekolah. Jadi setiap hari tetap bekerja di sekolah dengan tugas-tugas lain selain jam tatap muka. Karena sebenarnya tugas guru bukan hanya mengajar di dalam kelas.            

Seandainnya setiap guru yang mempunyai sertifikat pendidik langsung mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan dan golongannya masing-masing, maka permasalahan tentang tunjangan sertifikasi guru tidak ada lagi. Guru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dengan tenang tanpa dikejar waktu untuk mengajar dengan jumlah jam yang banyak. Karena semakin banyak jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi dapat menjadikan guru tersebut terlalu sibuk dengan jam mengajar. Apalagi bagi guru yang harus mengajar di dua sekolah atau lebih demi memenuhi jam mengajarnya. Akan tetapi, sebagai ASN tugas guru tidak hanya mengajar siswanya tapi menjadi abdi Negara. Sebagai abdi negara bekerjalah dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk masa depan bangsa. Tetap bekerja ikhlas melayani siswa-siswi dalam belajar.

Total Page Visits: 454 - Today Page Visits: 3